Domestic Market Obligation Minerba

Home / Divisi Keprofesian / Domestic Market Obligation Minerba

Domestic Market Obligation Minerba

Pertambangan dan perindustrian merupakan kedua sektor yang saling berhubungan. Pertambangan merupakan proses hulu yaitu pengambilan sumberdaya alam berupa mineral dan batubara (Minerba) di dalam bumi yang kemudian dilanjutkan industri sebagai proses hilirnya berupa pengolahan dan pemanfaatan sumberdaya alam tersebut. Sumberdaya alam yang telah diambil harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk kebutuhan industri pengolahan dalam negeri. Kewajiban memasok kebutuhan barang dalam negeri itulah yang disebut dengan Domestic Market Obligation (DMO).

Untuk menjamin DMO terpenuhi, maka pemerintah menetapkan peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 34 Tahun 2009 Tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral Dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri.

Badan usaha pertambangan mineral dan batubara (BUPMB) yang terdiri dari pemegang Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib memenuhi kebutuhan industri pengolahan dalam negeri. BUPMB harus menjual mineral atau batubara yang telah diproduksi kepada Pemakai Mineral Dalam Negeri (PMDN) atau Pemakai Batubara Dalam Negeri (PBDN). PMDN dan PBDN terdiri dari :

  1. Pemakai mineral sebagai bahan baku antara lain untuk pemurnian logam, peleburan logam, pengolahan mineral bukan logam, dan pengolahan batuan.
  2. Pemakai mineral secara langsung pada sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi.
  3. Pemakai batubara sebagai bahan baku antara lain untuk pengolahan logam, pembuatan briket batubara, peningkatan mutu batubara, pencairan batubara, dan penggasan batubara.
  4. Pemakai batubara sebagai bahan bakar pada sektor industri, sektor pembangkit listrik, sektor usaha kecil, dan sektor rumah tangga.

 

PMDN dan PBDN menyampaikan rencana pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral atau batubara untuk kepentingan dalam negeri berikut volume dan spesifikasinya. Sangat disayangkan bahwa kebutuhan DMO mineral dalam negeri oleh PMDN masih sedikit dengan minimnya pabrik pengolahan atau smelter yang ada. Hal ini diakibatkan belum berjalanannya UU No. 4 Tahun 2009 terkait pembangunan smelter untuk pengolahan mineral dalam negeri sehingga DMO mineral belum diatur secara khusus oleh pemerintah. Dari total 10.992 IUP, baru terdapat 66 pemegang IUP yang serius untuk membuat smelter yang terdiri dari komoditas nikel sebanyak 29 smelter, bauksit 8 smelter, besi 8 smelter, mangan 3 smelter, timbal dan seng 1 smelter. Dalam proses hilirisasi, smelter memegang perananan penting dalam perkembangan industri pengolahan di Indonesia.

Kebutuhan DMO batubara domestik oleh PBDN untuk tahun 2014 sebesar 95.550.000 ton dengan alokasi batubara yang terdiri dari PT. PLN (Persero) sebesar 57.400.000 ton, Independent Power Producer (IPP) sebesar 19.9100.000 ton, industri semen sebesar 9,800.000 ton, serta sisanya berasal dari metalurgi, tekstil, pupuk, dan pulp. Badan usaha pertambangan batubara wajib memenuhi PMPBDN sebesar 25,90% dari perkiraan produksi batubara pada tahun 2014 sebesar 368.899.464 ton. Pasokan batubara ini berasal

dari 50 perusahaan pemegang PKP2B, 1 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 34 perusahaan pemegang IUP. Daftar pemakai batubara untuk kepentingan dalam negeri dan badan usaha pertambangan pemasok batubara pada tahun 2014 telah diatur didalam Keputusan Menteri ESDM No. 2901 K/30/MEM/2013.

disprof2

Selain menyampaikan data kebutuhan mineral atau batubara dalam negeri, PMDN dan PBDN berkewajiban membelinya untuk kepentingan dalam negeri. Apabila PMDN/PBDN tidak dapat membeli mineral/batubara maka wajib memberitahukan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sebelumnya ke BUMPB dengan tembusan ke Menteri dan Direktur Jenderal.

BUPMB juga wajib untuk menyampaikan laporan kepada Menteri dan Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan pemenuhan kebutuhan mineral atau batubara untuk kepentingan dalam negeri setiap 3 (tiga) bulan sekali, yaitu pada akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember. BUPMB diperbolehkan untuk mengekspor mineral atau batubara jika telah memenuhi Persentase Minimal Penjualan Mineral Dalam Negeri (PMPMDN) atau Persentase Minimal Penjualan Batubara Dalam Negeri (PMPBDN).

BUPMB yang produksinya melebihi DMO dapat menjual/mentransfer kredit DMO untuk perusahaan pertambangan lain yang tidak dapat memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Mekanisme penetapan harganya akan ditentukan berdasarkan ketentuan komersial. Mekanisme perdagangan kredit DMO telah diklarifikasi dalam Surat Edaran No. DJMBP 5055/30/DJB/2010 yang mengatur bahwa kredit DMO dapat ditransfer antar perusahaan pertambangan dengan persetujuan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Dalam pelaksanaannya, banyak BUPMB yang tidak melapor kepada menteri dan direktur jenderal setiap kuartal. Akibatnya, beberapa PMDN/PBDN tidak mendapatkan mineral/batubara sesuai dengan target yang dibutuhkan.

 

 

Recent Posts
Comments
  • Hanif Ikhsan Pratama
    Reply

    Mantap! Maju terus Keprofesian HMT!
    saran, jangan lupa tampilkan sumber, atau kalau tulisannya hasil diskusi keprofesian, sebaiknya ditampilkan juga.
    Sama perbanyak lagi infografisnya agar tambah menarik.
    Sukses terus yo!

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

disproftambang-batu-andesit-di-Melawi