Eksploitasi 74000 Ton Uranium Yang Terhambat UU no. 10 Tahun 1997

Home / Diskusi Keprofesian / Eksploitasi 74000 Ton Uranium Yang Terhambat UU no. 10 Tahun 1997

Eksploitasi 74000 Ton Uranium Yang Terhambat UU no. 10 Tahun 1997

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Badan Tenaga Nuklir Indonesia memperkirakan terdapat sampai 74000 ton Uranium di Indonesia ini. Namun, uranium tersebut masih tidak bisa dieksploitasi sepenuhnya dikarenakan terhambatnya oleh UU no.10 tahun 1997. Hal tersebut setelah kami kaji, kami telah mendapat 4 point masalah yang telah kami kerucutkan dari permasalahan tersebut yang menurut kami yang melatarbelakangi dari keterhambatan eksploitasi uranium tersebut.

4 point tersebut, yaitu :

  1. SDM ahli yang sangat kurang sehingga perusahaan-perusahaan masih berpikir 2 kali kalau ingin melakukan eksploitasi
  2. Teknologi untuk pengambilan dan pengolahan uranium yang masih terbilang kurang
  3. Keadaan Dalam Negeri dari Indonesia sendiri(seperti halnya UU, KEN, dll)
  4. Pendanaan dalam negeri, karena proyek eksploitasi uranium bukanlah eksploitasi yang main-main, negara tersebut membutuhkan banyak biaya jika ingin mengeksploitasi uranium tersebut

Dari masalah-masalah di atas merupakan masalah yang bisa dibilang logis yang melatarbelakangi terhambatnya eksploitasi uranium tersebut. Kali ini kami memilih satu point khusus yang kami bahas tentang yang melatarbelakangi masalah di atas. Masalah tersebut  yaitu point ke 3, yaitu Keadaan Dalam Negeri dari Indonesia.

Keadaan Dalam Negeri Indonesia saat ini dipengaruhi oleh peraturan pemerintah,unsur politik,  dukungan masyarakat.

  1. Yang pertama yaitu peraturan pemerintah . Berdasarkan peraturan pemerintah yang saat ini berlaku, di dalam UU nomor 10 tahun 1997 menjelaskan tentang ketenaganukliran yang melarang penambangan uranium untuk kepentingan komersial. Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2014 serta di dalam Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2006 yang menjelaskan tentang Kebijakan Energi Nasional yang disusun sebagai pedoman dalam pengelolaan energy nasional. Kebijakan Energi Nasional menyatakan bahwa ketenaganukliran merupakan sumber energy pilihan paling terakhir, jika semua sumber-sumber energy lain tidak memungkinkan. Berdasarkan itu pula, Kebijakan Energi Nasional menghambat pembangunan PLTN di Indonesia. Maka dari itu, eksploitasi uranium terlihat jelas terhambat dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
  2. Kemudian adanya Unsur politik dibalik keterhambatan dalam eksploitasi uranium ini. Berdasarkan isu-isu yang beredar bahwa diduga PT. Freeport Indonesia diberitakan menggali, memproduksi dan mengekspor secara diam-diam tanpa memberitahukan pemerintah. Namun hal itu dibantah oleh DPRD Mimika setempat. Menurut DPRD Mimika setempat, hal itu merupakan sesuatu yang tidaklah mungkin jika PT. Freeport Indonesia menggali Uranium. Kabar-kabar seperti itu hanyalah kabar yang tidak dapat dipercaya. Dari hal itu dapat kita lihat bahwa terdapat unsur politik di dalamnya. Kemudian sekitar tahun 1970-an eksplorasi yang memasuki wilayah Nangga Pinoh, saat itu Badan Tenaga Atom Prancis menggandeng Batan saat melakukan penelitian. Tak disangka Indonesia dapat kecolongan data mengenai potensi uranium di Kalimantan Barat yang pada waktu itu digelapkan oleh pihak prancis. Sangat terlihat unsur politik di dalamnya sampai-sampai Indonesia bisa kecolongan data yang sangat penting seperti itu. Kemudian seorang pakar ekonomi mengatakan agar pemerintah dapat mengelola tambang uranium itu dengan baik nantinya untuk mencapai kemakmuran rakyat dan jangan sampai hanya menguntungkan pihak asing.
  1. Dukungan masyarakat sangatlah berpengaruh dalam eksploitasi uranium. Di Indonesia saat ini dukungan masyarakat masihlah kurang mendukung, faktanya masyarakat Indonesia masih perlu diyakinkan oleh badan-badan tenaga ahli yang meneliti tentang uranium agar masyarakat percaya bahwa uranium tersebut aman digunakan. Dari dukungan masyarakat Indonesia yang kurang, dan pengetahuan masyarakat Indonesia tentang ketenaganukliranpun masih sangat kurang, hal tersebut dapat menyebabkan terhambatnya eksploitasi uranium disamping kebijakan-kebijakan pemerintah.
Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search