Holding BUMN Tambang Segera Dirampungkan

Home / Divisi Kajian / Holding BUMN Tambang Segera Dirampungkan

Holding BUMN Tambang Segera Dirampungkan

CaptureKonferensi pers terkait perkembangan Holding BUMN Pertambangan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (24/11/2017). (KOMPAS.com/PRAMDIA ARHANDO JULIANTO)

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera menuntaskan rencana pembentukan holding BUMN Pertambangan.

Pembentukan holding berarti akan terdapat sebuah perusahaan induk (holding company) yang akan memegang sebagian besar saham saham perusahaan lain yang akan menjadi anak perusahaannya. Biasanya perusahaan induk memiliki lebih dari 60 persen saham anak perusahaanya agar bisa disebut sebagai perusahaan induk.

PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) akan menjadi induk perusahaan (holding) BUMN Pertambangan, sementara PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk, akan menjadi anak perusahaan (anggota holding).

Menurut Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno saat konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (24/11/2017), setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 proses persetujuan holding BUMN pertambangan akan dibawa ke Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Antam, Bukit Asam, dan Timah secara bersamaan pada tanggal 29 November 2017 mendatang. Saat ini pemerintah merupakan pemilik saham mayoritas di ketiga BUMN tambang yang juga sudah go publik tersebut, yaitu PT Antam (ANTM) 65 persen, PT Bukit Asam (PTBA) 65,02 persen, dan PT Timah (TlNS) 65 persen. Saham mayoritas milik pemerintah di ketiga BUMN tersebut akan dialihkan ke PT Inalum (Persero) yang 100 persen sahamnya dimiliki negara.

Meski berubah statusnya, negara tetap memiliki kontrol terhadap ketiga perusahaan itu, baik secara langsung melalui saham dwi warna, maupun tidak langsung melalui PT Inalum. Hal itu diatur pada PP 72 Tahun 2016. Perubahan nama dengan hilangnya “Persero” juga tidak memberikan konsekuensi hilangnya kontrol negara dan kewenangan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan holding BUMN Pertambangan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan pendanaan, pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan meningkatkan kandungan lokal, serta eifisiensi biaya dari sinergi yang dilakukan.

Terlebih jika proses pengalihan saham pemerintah atau inbreng pada BUMN dan 9,36 persen dan divestasi saham PT Freeport Indonesia usai dilaksanakan oleh pemerintah, maka ekuitas (modal) holding BUMN tambang dapat mencapai Rp 64 trilun. Dengan nilai modal tersebut, holding BUMN tambang dapat melakukan pengajuan pinjaman atau leveraging hingga Rp 192 triliun. Dari sisi aset, holding pertambangan diprediksi akan memiliki total aset sekitar Rp 90 triliun.

“Tanpa mengakuisisi sisa saham Freeport, total aset holding sekitar Rp 90 triliun, setelah akuisisi nanti bisa Rp 200 triliun,” ucap Direktur Utama PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, Arie Prabowo Ariotedjo. Arie juga menambahkan, jika pembentukan holding rampung, maka pihak holding akan melakukan konsolidasi untuk meningkatkan ekspansi usaha.

Direktur Utama PT Bukit Asam (Persero) Tbk, Arviyan Arifin, pembentukan holding BUMN Pertambangan akan meningkatkan kinerja perusahaan, dan diprediksi akan semakin meningkatkan harga saham masing-masing perusahaan anggota holding. “Kalau perusahaan kuat, investor akan senang dan akan nyaman, dan akan berdampak positif terhadap harga saham masing-masing perusahaan,” ucapnya.

Disadur dari :

http://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/24/123500326/kementerian-bumn-segera-tuntaskan-holding-pertambangan

http://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/24/154434626/holding-terbentuk-bumn-tambang-bisa-pinjam-hingga-rp-192-triliun

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

coal3-960x640