Holding BUMN

Home / Diskusi Keprofesian / Holding BUMN

Holding BUMN

Oleh: Ghea Tiarasani Sondakh [12113094] & Harristio Adam [12113015]

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sementara Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Saat ini ada sekitar 119 BUMN yang terbagi dalam berbagai sector seperti  informasi dan telekomunikasi, jasa keuangan dan asuransi, pertambangan dan penggalian, jasa professional, ilmiah dan teknis, sector konstruksi, sector pertanian, kehutanan dan perikanan serta masih banyak lagi. [1]

Pada hari Jumat 12 Agustus 2016 dalam rapat terbatas kabinet, telah disepakati usulan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk membentuk enam induk usaha (holding) BUMN). Pembentukan holding dibagi berdasarkan sector usahanya yaitu pertambangan, minyak dan gas bumi (migas), perumahan, jalan tol, jasa keuangan serta sector pangan. PT Pertamina (Persero) akan dijadikan sebagai holding company atau perusahaan induk di sektor migas. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. akan menjadi anak usahanya. Sedangkan anak usaha Pertamina yang berbisnis gas, yakni PT Pertamina Gas, akan dijadikan anak usaha Perusahaan Gas Negara (PGN). Di sektor pertambangan, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang akan menjadi holding dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk., PT Antam (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) menjadi anggota. Perusahaan swasta yang 9,36% saham nya dimiliki oleh pemerintah, PT Freeport Indonesia, dimasukkan ke dalam holding.. Perum Bulog akan menjadi induk dari beberapa BUMN sektor pangan, seperti PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), dan PT Perusahaan Perdangan Indonesia (Persero). Sementara PT Dana Reksa (Persero) akan menjadi holding dari BUMN jasa keuangan, termasuk perbankan. Perum Perumnas menjadi perusahaan induk dari BUMN perumahan seperti PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Untuk sektor konstruksi jalan tol, PT Hutama Karya akan ditunjuk sebagai holdingnya. Holding BUMN jasa keungan dengan induknya yaitu PT Danareksa.

Pembentukan Holding BUMN dilakukan untuk mencapai tujuan:

  1. Pembangunan tak lagi bergantuk APBN

Pembangunan Holding BUMN ditujukan untuk memperkuat kapasitas pembangunan negara melalui perusahaan pelat merah yang nantinya pembangunan tidak lagi bergantung pada dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.

  1. BUMN Menjadi Perusahaan Kelas Dunia

Perusahaan BUMN bias menjadi lokomotif penggerak roda perekonomian nasional sehingga dapat bersaing, dan berkompetisi di dalam skala global.

  1. Memperkuat Permodalan BUMN

Pembentukan Holding BUMN diperlukan untuk memperkuat investasi dan mempermudah permodalan bagi BUMN. BUMN yang bergerak dalam sector serupa dapat bersinergi untuk memperkuat modal dan tidak bekerja sendiri-sendiri.

  1. Dana BUMN bias tersalurkan ke sector produktif

Dengan adanya holding BUMN, sejumlah dana yang berada di bank-bank BUMN bias digerakan ke sector-sektor produktif atau rill. Sehingga dapat lebih produktif dalam menggerakan dana dan memberikan margin yang lebih besar kepada perusahaan dan juga kepada sector rill masyarakat. Dengan adanya holding BUMN ini diharapkan dapat terjadi sinkronisasi antara kebijakan moneter dengan kebijakan sector rill agar dapat tepat sasaran. [2]

  1. Membentuk dan membukan lapangan pekerjaan baru
  2. Dividen dan pajak pemerintah meningkat
  3. Mendorong Ketahanan Pangan
  4. Mempercepat pembangunan perumahan
  5. Infrastruktur efisien dan terintegrasi[3]

Pembentukan Holding BUMN ini pun memiliki beberapa hambatan berupa:

  1. Hukum yang tidak sesuai

–        Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang berarti hanya perusahaan induk saja atau Holding yang masuk sebagai kategori BUMN. Jika pemerintah akan memasukan anak perusahaan dalam kategori BUMN, maka akan ada potensi hukum yang akan muncul seperti “Penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan” memberikan konsekuensi terhadap anak usaha dari induk perusahaan menjadi tidak termasuk kategori BUMN. Langkah yang harus ditempuh adalah revisi BUMN dalam UU nomor 19 Tahun 2003 sehingga dapat memperjelas status hukum anak usaha BUMN terkait dengan penyertaan modal dari negara kepada BUMN dan anak usahanya.

–        Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dapat menimbulkan potensi oligopoly, pembagian wilayah, trust, integrase vertical, pemilikan saham, serta penggabungan, peleburan, dan pengambilahlian. Sarannya untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan koordinasi antara pemerintah dan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) terkait aspek persaingan usaha.

–        Berdasarkan peraturan Bapepam No. IX.H.1 tentang Pengambilahlian Perusahaan Terbuka, Peraturan Bapepam No.IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan public, dan peraturan Bapepam No.IX.F.1 tentang Penawaran Tender.  Kebijakan Holding BUMN dapat mempengaruhi kepemilikan saham pada perusahaan terbuka (Tbk). Karena dari total 119 perusahaan BUMN ada sejumlah perusahaan yang telah menjadi perusahaan terbuka (Tbk). [4]

–        Dalam PP Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pda BUMN dan Perseroan Terbatas belum tercantum skema holding yang akan dijalankan. Sehingga perlu adanya revisi PP nomor 44 tahun 205 agar terdapat pasal tambahan mengenai skema holding.

  1. Dampak Holding BUMN ditinjau dari Internal BUMN sendiri

–        Status Pegawai BUMN. Ketika terjadi penggabungan, maka badan hukum BUMN yang lama tergantikan menjadi badan hukum yang baru, sehingga terjadi perubahan terhadap status pegawai BUMN.

–        Status Perusahaan BUMN. Ketika terjadi penggabungan, maka badan hukum BUMN yang lama tergantikan menjadi badan hukum yang baru, sehingga status yang telah dicapai sebelumnya akan hilang dan harus dimulai dari nol. Sebagai contoh pada sector jasa konstruksi memiliki pedoman pencapaian Kemampuan Dasar (KD) yang menggambarkan pengalaman kontraktor. Sehingga perusahaan yang dibentuk pasca dilakukan merger tidak bisa mengahlikan KD.

–        Status Perizinan. Apakah status izin yang telah berhasil diperoleh sebelumnya tetap berlaku setelah di lakukan merger. Sehingga perlu dilakukan penjelasan mengenai izin-izin tersebut. [5]

Pemerintah diharapkan dapat melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar kebijakan pembentukan induk usaha BUMN tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

[1] Daftar BUMN. Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia [online]. Diakses dari http://bumn.go.id/halaman/situs , pada 28 Oktober 2016 pukul 10.00WIB

[2] Pratomo, Harwanto Bimo. 2016. Terungkap, 5 Alasan Kengototan Presiden Jokowi bentuk Holding BUMN. Harian Merdeka [online]. Diakses dari https://www.merdeka.com/uang/terungkap-5-alasan-kengototan-presiden-jokowi-bentuk-holding-bumn/dana-bumn-bisa-tersalurkan-ke-sektor-produktif.html , pada 28 Oktober 2016 pukul 10.31WIB.

[3] Kusuma, Hendra. 2016. Holding Untungkan BUMN yang Tak Bermodal. Okezone Finance [online]. Diakses dari http://economy.okezone.com/read/2016/09/26/320/1498695/holding-untungkan-bumn-yang-tak-bermodal, pada 28 Oktober 2016 pukul 10.26WIB.

[4] Putra, Nanda Narendra. 2016. Tiga Persoalan Hukum di Balik Wacana Holding BUMN. Harian Hukum Online [online]. Diakses dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb14923de61/tiga-persoalan-hukum-di-balik-wacana-iholding-i-bumn , pada 28 Oktober 2016 pukul 10.58WIB.

[5] Putra, Nanda Narendra. 2016. Mengintip Dampak Holding BUMN dari Kacamata Internal BUMN. Harian Hukum Online [online]. Diakses dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb14923de61/tiga-persoalan-hukum-di-balik-wacana-iholding-i-bumn , pada 28 Oktober 2016 pukul 10.58WIB.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search