KESIAPAN INDONESIA DALAM NASIONALISASI PERUSAHAAN ASING MINERAL DAN BATUBARA

Home / Uncategorized / KESIAPAN INDONESIA DALAM NASIONALISASI PERUSAHAAN ASING MINERAL DAN BATUBARA

KESIAPAN INDONESIA DALAM NASIONALISASI PERUSAHAAN ASING MINERAL DAN BATUBARA

Oleh: Putri Aprillia (12113023)

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya bahan tambang. Kita juga telah mengetahui bahwa pengolahan bahan tambang tidak seluruhnya dikelola oleh pihak nasional tetapi masih banyak dikelola oleh pihak asing. Ada banyak sebab mengapa Indonesia tidak sepenuhnya mengelola sumber daya alamnya sendiri, beberapa diantaranya karena masih terbatasnya  sumber daya manusia dalam hal tenaga ahli, teknologi serta modal yang dimiliki oleh negara. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan, Indonesia perlu bisa memanfaatkan sumberdaya alam yang dimilikinya dengan mandiri dan tidak bergantung kepada pihak asing sehingga Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lainnya dan dapat tercapainya tujuan bangsa Indonesia untuk mensejahterakan rakyat Indonesia sebagaimana termaktub di dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Jika Indonesia ingin mengelola sumberdaya alamnya secara mandiri dan menyeluruh, tentu perlu adanya suatu nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing terutama di bidang mineral dan batubara.  Berangkat dari pengertian nasionalisasi yaitu suatu proses dimana negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta atau asing. Apabila suatu perusahaan di nasionalisasi, negara yang bertindak sebagai pembuat keputusan. Selain itu, para pegawainya menjadi pegawai negeri (sumber: wikipedia). Pengertian lain disebutkan juga bahwa nasionalisasi adalah proses, cara, perbuatan menjadikan sesuatu terutama milik asing menjadi milik bangsa atau negara, biasanya di ikuti dengan penggantian yang merupakan kompensasi (sumber;Artikata.com) . Hal ini tentunya tidak mudah dan membutuhkan proses yang panjang, jika tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, totalitas dan menyeluruh alih-alih malah dapat menyebabkan perusahaan mineral dan batubara tersebut gulung tikar dan ditutup karena tidak adanya tindak lanjut dan kepengelolaan yang jelas setelah dilakukan nasionalisasi. Hal yang perlu di garisbawahi yaitu usaha di bidang sumberdaya mineral dan batubara merupakan usaha yang dilakukan untuk jangka panjang kedepannya, bukan untuk jangka pendek ataupun hanya sesaat. Perencanaan yang matang sangat diperlukan untuk keberjalanan kedepannya serta telah diperkirakan besar cadangan yang dimilikinya sehingga layak dan tidak merugikan ketika di nasionalisasikan.

Sebenarnya semangat dari pemerintah saat ini sudah tinggi, hal ini terlihat dari gencarnya program pembangunan smelter untuk perusahaan pertambangan. Aan tetapi, semangat tinggi dalam nasionalisasi jangan sampai hanya sebatas ceremonial, tapi harus mampu menggerakkan semua sistem yang telah dibuatnya. Jika ingin melakukan nasionalisasi, lakukanlah secara menyeluruh, jangan setengah-setengah yang hanya menyentuh sektor tertentu saja. Nasionalisasi harus dilakukan dari hulu hingga ke hilir.  Menurut pendapat Tino Ardhyanto, ketua Perhapi (Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia), beliau mengatakan bahwa kegiatan pertambangan tidak dapat dikotak-kotakkan, mulai dari sisi teknis hingga non-teknis. Sisi teknik mulai dari keberadaan sumber daya mineral hingga pengolahan atau pemurnian memimpin sisi pendukung lainnya. Pertambangan merupakan industri yang komplek yang menyentuh berbagai lapisan mulai dari hulu hingga ke hilir. Keseluruhan proses dari eksplorasi, transportasi dan distribusi sangat menentukan satu dengan yang lainnya. Beliau juga berpendapat bahwa nasionalisasi di bidang pertambangan harus diarahkan pada penguasaan dan maksimasi nilai tambah dari seluruh rangkaian proses kegiatan yang tidak terputus dari hulu, hilir, hingga pengguna akhir.

Sekarang ini, pengolahan bahan tambang kebayakan dilakukan di luar negri lalu dikirimkan ke Indonesia. Indonesia tidak secara penuh mengelola hasil tambangnya sendiri, yang ada sekarang ini ialah tambang dan jual, tidak diolah dan dimanfaatkan untuk kebutuhan di dalam negri. Kita harus berani memulai dan siap untuk mengolah dan memanfaatkan hasil di dalam negri walaupun dalam kenyataannya beberapa masih ada yang belum bisa bersaing dengan produk luar negri untuk saat ini, tetapi jika kita serius dan kontiniu maka tidaklah mustahil Indonesia menghasilkan produk yang berasal dari dalam negri dan menggunakan bahan-bahan yang diproduksi dan diolah di dalam negri sehingga kita dapat menjadi bangsa yang mendiri dan tidak bergantung lebih kepada bangsa lain.

Jika pemerintah Indonesia bersungguh-sungguh ingin melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing mineral dan batubara, maka harus dilakukan dengan tahapan-tahapan yang realistis. Salah satunya yang nyata yang dapat dilakukan adalah meninjau ulan mengenai kontrak karya sumber daya alam dan undang-undang mengenai pertambangan, jangan sampai saling tumpang tindih, masih terdapat ketidakpastian dan tentunya harus dibuat sebaik mungkin agar berpihak kepada kepentingan bangsa Indonesia bukan kepentingan asing, kelompok atau golongan. Dalam melakukan nasionalisasi, juga harus tahu titik awal untuk memulainya. Mulailah dengan titik yang yang benar-benar dikuasai. Kita harus realistis, melihat dengan baik bagaimana keadaan Indonesia sekarang, baik dari segi sumberdaya yang dimiliki, kebutuhan energi sekarang, teknologi, modal maupun keadaan politik negara.

Selain itu, keberpihakan dari pemerintah Indonesia memiliki peranan yang sangat penting. Nasionalisasi perusahaan perusahaan asing mineral dan batubara tidak akan dapat terwujud tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak terutama dari sisi negara. Menurut pendapat Tino Andryanto, ketua Perhapi (Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia), beliau mengatakan bahwa nasionalisasi tanpa keberpihakan dari negara di seluruh lini dan tahapan kegiatan akan berakhir pada kerancuan di dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya mineral untuk manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.  Nasionalisasi tanpa dukungan negara tidaklah akan pernah berhasil. Ekonomi dan keuangan, hukum, sosial, budaya, politik dan industri berbasis bahan tambang harus saling mendukung dalam usaha untuk menasionalisasikan perusahaan-perusahaan mineral dan batubara. Tanpa adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak dan dukungan negara, maka nasionalisasi dapat dipastikan masih jauh dari kata mampu bagi Indonesia.

Sebenarnya, bukan hal yang mustahil jika sekarang kita memulai melakuakan nasionalisasi secara perlaham. Dilihat dari sumberdaya manusia, dalam hal ini bukan menjadi masalah utama lagi karena telah banyak putra-putri Indonesia yang telah dapat mengelola. Hal ini dibuktikan bahwa banyak dari putra putri Indonesia yang bekerja di perusahaan asing malahan ada yang bekerja di luar negri. Seperti yang dikutip dari harian pagi Suara Pembaruan “ Sudah saatnya kendali pengelolaan sumber daya alam (SDA) si Bumi Pertiwi ada di tangan perusahaan Indondesia. Perusahaan Indonesia bisa memercayakan bidang pekerjaan tertentu yang belum dikuasai oleh putra Indonesia kepada tenaga asing, namun kewenangan pengelolalaan sepenuhnya di Perusahaan Indonesia. Saat ini banyak tenaga ahli Indonesia yang bekerja di perusahaan asing di dalam dan luar negeri. Saatnya perusahaan Indonesia memegang kendali pengelolaan sumber daya alam agar sebesar-besarnya bisa dinikmati oleh bangsa ini. Pemerintah tak boleh ragu terhadap kemampuan anak bangsa dan terus-menerus bergantung kepada asing.” Pendapat tersebut dikutip dari sejumlah pakar dan anggota DPR yang dihimpun SP di Jakarta.

.

Nasionalisasi dapat terwujud jika Indonesia telah siap segalanya, terbentuk kesepakatan dan dukungan dari berbagai lapisan, terutama dari keberpihakan negara, nasionalisasi harus ditangani  secara bersama tidak bisa masing-masing saling berdiri sendiri. Kendala yang selama ini terjadi adalah pemerintah senang membuat suatu keputusan yang belum diperhitungkan dengan benar-benar matang. Seharusnya keputusan harus diperhitungkan secara keseluruhan dengan baik dan benar-benar matang. Kita harus memperhitungkan di bidang yang kita kuasai secara sesifik. Nasionalisasi harus direncanakan secara spesifik dan menyeluruh, jangan sampai hanya berujung pada konsumsi pada politisi yang tidak bertanggung jawab.  Hampir lebih dari 90% pekerjaan di seluruh lini teknis pertambangan telah dilakukan oleh putra-putri bangsa yang mumpuni. Profesionalisme dan integritas di dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai standar pencapaian ditambah keberpihakan dari negara pada eksistensi pekerja tambang Indonesia akan menjadi modal utama di dalam meningkatkan dan menjaga tenaga kerja nasional di industri pertambangan, mulai dari hulu, hilir, mulai dari level pekerja hingga managerial pimpinan.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search