Mafia Pertambangan

Home / Dunia Tambang / Mafia Pertambangan

Mafia Pertambangan

Dalam segala jenis aspek kehidupan sehari-hari, Negara kita memang belum bisa terlepas dari praktik pungutan liar. Sistem birokrasi yang tidak terkontrol dan masih diwarnainya birokrasi kita dengan para koruptor membuat acara izin-perizinan sulit dan memakan banyak biaya yang mana seharusnya tidak terjadi.


Tidak terkecuali di bidang pertambangan, seperti dilansir dari KBR68H Jakarta, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengakui keberadaan mafia di sektor pertambangan melibatkan aparat hukum, pengusaha dan pejabat pemerintah daerah. Keberadaan mafia ini merugikan negara dan masyarakat.

Penasihat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Jeffry Mulyono mengatakan modus mafia tersebut di antaranya adalah pungutan liar dan suap untuk mengeluarkan izin pertambangan. “Menurut saya itu sangat mudah untuk menghabisi mafia itu kalau kita disiplin. Kalau mafianya habis, saya yakin pendapatan negara bagus dan rakyat pun tidak menjadi korban keserakahan. (Modusnya seperti apa?) Misalkan yah, masyarakat keberatan dengan adanya perusahaan tambang, aparatnya dibayar dan disuruh melindungi,” ujar Jeffry saat berbincang di Program Sarapan Pagi KBR68H.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan tambang mineral dan batubara di 12 provinsi. KPK menemui 10 persoalan seputar pengelolaan usaha tambang. Persoalan tersebut di antaranya, renegosiasi kontrak, peningkatan nilai tambah dalam bentuk pengolahan, dan pemurnian hasil tambang mineral batubara dan pembayaran royalti.

Sebagai contoh, menurut situs berita online Kepri,  Praktik mafia pertambangan di Kepri sudah menggurita bahkan nyaris sulit disentuh hukum. Maklum saja para pemainnya merupakan mereka yang memiliki bekingan kuat baik secara sosial, finansial dan juga sisi politis, meski belum ada bukti konkrit terkait.

Gelagat ini rupanya tercium juga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mewanti-wanti agar pejabat daerah ini jangan bermain-main dengan pengawasan atas pengeluaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pembayaran pajak royalti dan pelaksanaan reklamasi pascatambang.

Hal tersebut diungkapkan Ketua KPK Abraham Samad dalam acara Semiloka Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi di Provinsi Kepri, Kamis (27/11/2014). Wajar saja Samad mengatakan demikian. Seperti diketahui  praktik pertambangan bauksit terutama di Lingga dan Bintan nyaris dikuasai oleh pengusaha nakal. Celakanya saat ini para pelakunya sudah menjadi anggota dewan yang terhormat.

Tidak hanya tambang Samad juga menyoroti pemberian hibah bantuan sosial dari APBD yang juga cukup berpotensi digarong oleh tikus-tikus berdasi yang ada di pemerintahan Sani dan Soerya serta pejabat pemerintahan kota Batam dan wilayah lainnya. Abraham Samad juga berkata, bahwa sejauh ini banyak anggaran yang tidak jelas dipergunakan. Di kepri sendiri banyak program pembangunan, namun hasilnya belum dirasakan langsung oleh masyarakat.

Melihat dari berita yang telah dikutip, kita bisa menyimpulkan bahwa mafia pertambangan memang ada dan keberadaannya sangat mengganggu kerberjalanan usaha pertambangan. Tidak hanya menyalah gunakan IUP namun juga membuat Negara sulit mendapat devisa yang seharusnya bisa diterima. Semoga pemerintah lebih peka terhadap masalah ini dan mampu menyapu bersih sector pertambangan dari pencuri-pencuri hak orang lain.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Articare 7 - HMT Peduli 2 #27 Des 2014