Organisasi Warga Negara Asing

Home / Divisi Kajian / Organisasi Warga Negara Asing

Organisasi Warga Negara Asing

Warga Negara Asing atau yang biasa disebut WNA merupakan warga yang menetap di suatu negara namun bukan merupakan warga dari negara tersebut. Seperti halnya di Indonesia, WNA merupakan warga negara luar ( luar negeri ) yang menetap di Indonesia karena adanya keperluan tertentu ( liburan, bisnis, edukasi, dan lain lain). Pada hakikatnya, manusia tidaklah dapat hidup sendiri, sehingga terkadang cenderung membentuk suatu perkumpulan ( organisasi masyarakat ).

            Di Indonesia, UU yang pernah mengatur tentang organisasi warga negara asing mulai dari UU No. 8 Tahun 1985, UU No. 24 Tahun 2004, dan UU No. 17 Tahun 2013. Kini dengan terbitnya PP No. 59 Tahun 2016 yang mengatur tentang Ormas membuat peraturan yang mengatur tentang organisasi warga negara asing semakin lebih jelas dan komprehensif. Aturan ini memperketat pendirian organisasi warga negara asing di Indonesia karena memuat ketentuan ketentuan yang lebih selektif.

            Berdasarkan hasil kajian, yang menjadi dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh organisasi warga negara asing ialah penyebaran ideologi atau pemahaman yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, kegiatan yang bertentangan dengan undang undang seperti perdagangan narkoba, hingga melakukan kegiatan intelijen yang berkedok ormas. Namun dengan adanya PP No 59 Tahun 2016 ini menangkis semua hal buruk yang dapat ditimbulkan oleh ormas warga negara asing. Ini dapat dilihat melalui syarat ormas yang diperbolehkan berdiri di Indonesia berdasarkan PP tersebut ialah ormas yang berasal dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia serta memiliki asas, tujuan, dan kegiatan bersifat nirlaba. Hal ini memperjelas bahwa ormas warga negara asing yang dibentuk memiliki asas dan tujuan yang jelas yang hanya bersifat nirlaba. PP ini juga mengatur tentang anggota ormas ini yang hanya berisikian 3 staff warga negara asing lalu penugasan staff WNA tidak melebihi 5 tahun dan penugasannya tidak boleh diperpanjang. Pembentukan ormas ini pun harus memiliki izin pemerintah pusat yaitu izin prinsip dan izin operasional yang dapat diperoleh melalui Tim Perizinan di Kementrian Luar Negeri.

            Adanya peraturan ini merupakan langkah yang tepat dalam menjaga keutuhan NKRI dari warga negara asing yang bertujuan untuk meruntuhkan NKRI. Namun tetap perlu pengawasan dari pemerintah agar ormas yang ada memang berjalan sesuai dengan ketetapan yang semestinya. Solusi lain yang dapat diterapkan ialah mengaktifkan kembali…. Selain itu juga perlu dilakukan sosialisasi kepada warga negara Indonesia terkait PP yang ada agar menghindari pertikaian yang belum tentu ada kebenarannya dan memberikan tanggung jawab bagi pemerintah di tiap tiap provinsi untuk melakukan pengecekan secara berkala terkain ormas warga negara asing yang ada di tiap tiap provinsi.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search