Penambangan Liar

Home / Dunia Tambang / Penambangan Liar

Penambangan Liar

Kayanya negara kita dengan hasil bumi dan barang tambang membuat banyak perusahaan yang bergerak di bidang pertambanganberlomba-lomba untuk melakukan eksplorasi dan kegiatan penambangan.


Tak terkecuali tambang rakyat dan tambang liar.  Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebasar-besarnya kemakmuran rakyat. Mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Hak menguasai negara atas bahan galian adalah hak dan kewenangan negara dalam mengendalikan, mengatur dan mengambil manfaat dan hasil atas pengelolaan dan penguasaan bahan galian yang pelaksanaannya harus lebih mengutamakan kebutuhan dan kepentingan nasional, dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan, keamanan dan ketahanan ekonomi negara yang didistribusikan secara adil dan proporsional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Istilah pertambangan liar terjadi karena keluarnya Surat Keputusan Mentri Pertambangan dan Energi No. 01P/201/M.PE/1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (golongan A dan B ). Di dalam Kepmen tersebut disebutkan bahwa usaha pertambangan rakyat yang dilakukan setelah adanya kuasa penambangan atau kontrak karya dianggap tidak sah dan dapat digolongkan sebagai penambangan liar. Ini artinya pertambangan rakyat yang tidak mendapat kuasa tambang digolongkan sebagai pertambangan liar. Adapun penambangan liar ini terjadi karena beberapa sebab seperti masalah ekonomi, faktor peraturan dan kapasitas aparatur. Terkadang pertambangan liar ini juga terjadi di sekitar lokasi tambang resmi dan seringkali menyebabkan konflik. Untuk menghindari kemungkinan hal-hal negatif yang kelak terjadi; misalnya konflik antara penambang liar dengan pemilik IUP dan/atau antar penambang liar serta pencemaran lingkungan perlu dipikirkan beberapa hal diantaranya adalah pengaturan dengan parangkat yang mengatur win-win solution antara penambang liar dan pemilik IUP, karena bagaimanapun penambang liar adalah juga manusia yang mencari sesuap nasi. Pemegang IUP segera melakukan eksploitasi dengan menerapkan good mining practice dengan menyerap tenaga kerja yang berasal dari penambang-penambang liar. Hal lain yang mendesak segera diantisipasi adalah pengendalian merkuri dengan me-recover-nya seoptimal mungkin  atau dengan menerapkan teknologi alternatif pengolahan emas tanpa merkuri dan sianidasi.

Sayangnya penambangan liar ini tak hanya merugikan negara secara finansial, tapi sering juga menjadi penyebab munculnya berbagai persoalan seperti kerusakan lingkungan, dan konflik sosial. Penambangan liar tentunya tidak memiliki SOP seperti penambangan legal dan tidak mengerti tentang kaidah good mining practice. Para penambang tradisional (liar) ini tidak mudah untuk diatur dan diarahkan. Misalnya mereka melakukan penambangan di setiap bagian sungai tanpa ada batas batas yang yang jelas, sehingga kita ingin mendesain pengolahan limbahnya menjadi sangat susah. jika seandainya ada paying hukum yang dapat menaungi kita didalam mengarahkan mereka tentunya pengelolaan Limbah akan menjadi lebih mudah dan terkontrol.

Dikutip dari iesr.or.id, Menurut , Ir. Rustam M.Si. Kepala Subdit Pengasan Teknik Pertambangan. Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineralpertambangan ilegal atau dikenal dengan istilah PETI (Penambang Tanpa Ijin) sebetulnya tidak dikenal dalam pengelolaan tambang di Indonesia. Sebab, sejak dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2009, pemerintah telah mengakomodir kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengeluarkan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dilakukan di sebuah wilayah pertambangan. Pertambangan rakyat ini, seharusnya bisa menjadi alternatif pilihan usaha masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang kaya sumber daya mineral.


bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebasar-besarnya kemakmuran rakyat

 

 

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

2-13-3