Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan

Home / Divisi Keprofesian / Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan

Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menurut UU No. 20 Tahun 1997 adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam merupakan salah satu jenis PNPB. Sumberdaya alam adalah segala kekayaan alam yang terdapat diatas, di permukaan, dan di dalam bumi yang dikuasai oleh Negara. Seluruh PNPB wajib disetor langung secepatnya ke Kas Negara yang dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jenis PNBP dari sektor pertambangan dibagi menjadi iuran tetap (landrent), iuran produksi (royalti), dan penjualan hasil tambang. Iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi pada suatu wilayah usaha pertambangan. Sesuai PP No. 9 tahun 2012 tentang tarif iuran tetap yang dikenakan kepada pemegang IUP sebesar US$ 2-4 per Ha/tahun, sedangkan untuk pemegang kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dikenakan tarif iuran tetap sesuai perjanjian yang telah disepakati. Sebagai contoh untuk PT. Vale Indonesia sebesar US$ 0-1,5 per Ha/tahun, PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) dan PT. Freeport Indonesia (FI) sebesar US$ 0,025-1,5 per Ha/tahun, dan PKP2B sebesar US$ 2-4 per Ha/tahun.

Iuran produksi/royalti menurut PP No. 55 Tahun 2005 adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan kegiatan eksploitasi. Royalti merupakan bentuk pembayaran kepada pemerintah atas upaya-upaya yang dilakukan untuk mengusahakan sumber daya mineral, sebagai konpensasi pemberian hak pengusahaan untuk menambang. Sistem penghitungan royalti di Indonesia dengan cara ad valorem royalti yang berarti pungutan royalti yang didasarkan atas nilai bahan tambang yang diekploitasi/dijual menggunakan Besaran royalti yang dikenakan kepada perusahaan juga diatur didalam PP No. 9 tahun 2012.

Tarif royalti yang dikenakan untuk IUP produksi mineral utama di Indonesia seperti emas (3,75% dari harga jual/kg), Perak (3,25% dari harga jual/kg), Tembaga (4% dari harga jual/ton), bijih besi (3% dari harga jual/ton), timah (3% dari harga jual/ton), serta hasil olahan seperti nickel matte dan ferronickel (4% dari harga jual/ton). Berbeda halnya dengan tarif royalti yang dikenakan kepada pemegang KK dan PKP2B sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sebagai contoh tarif royalti yang dikenakan kepada PT. FI untuk komoditas tembaga (1,5-3,5% dari harga jual/ton), emas dan perak (1% dari harga jual/kg).

Keadaan tersebut berbanding terbalik dengan besaran tarif royalti untuk komoditas batubara yang dikenakan kepada pemegang IUP batubara dengan pemegang PKP2B. Perbandingannya yaitu :

keprof3

Setiap tahunnya pemerintah membuat rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN). Pada tahun 2014 ini, pemerintah menargetkan PNBP pada sektor pertambangan 39,6 Triliun yang didapat melalui iuran tetap, iuran produksi, dan penjualan hasil tambang. Target yang dicanangkan pemerintah terlalu tinggi jika melihat kondisi pertambangan Indonesia saat ini.

PNBP sektor pertambangan pada 2 tahun terakhir tidak memenuhi target yang telah ditentukan. PNBP sektor pertambangan tahun 2012 yang ditargetkan sebesar 28,9 triliun hanya terealisasi sebesar 25 triliun dan pada tahun 2013 yang ditargetkan sebesar 33,1 triliun hanya terealisasi sebesar 26,4 triliun. Salah satu penyebabnya adalah kurang akuratnya perhitungan volume dan kualitas mineral dan batubara yang akan dijual oleh pelaku usaha, sebagai dasar untuk perhitungan kewajiban royalti.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menata sebanyak 10.922 perusahaan yang memiliki IUP. Hasil yang diperoleh dari 10.992 IUP yang ada, sebanyak 6.042 IUP berhasil mendapatkan status CnC dan 4.880 IUP belum lolos. Dari 6.042 IUP yang berhasil mendapatkan status CnC, 5.381 IUP berasal dari sektor mineral dan 1.461 IUP berasal dari sektor batubara.

Permasalahan lain dalam penerimaan negara sektor pertambangan adalah ketidakpatuhan perusahaan. Data dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menyatakan bahwa hasil temuan tim Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN), diketahui adanya kekurangan pembayaran royalti sebesar Rp 6,7 triliun (dari tahun 2003-2011). Belum lagi adanya hutang perusahaan pada tahun 2012 dan 2013 kepada negara.

Pemerintah harus bekerja maksimal untuk memenuhi target PNBP yang telah ditetapkan. Kementerian ESDM berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perhubungan untuk memastikan tidak adanya kesalahan dalam perhitungan kewajiban PNBP termasuk opsi pembayaran jasa surveyor oleh pemerintah. Perusahaan yang IUP berstatus non CnC diberi peringatan dan jangka waktu untuk menyelesaikan masalah perizinan dan/atau wilayah yang masih tumpang tindih saat melewati batas waktu yang telah ditentukan, pemerintah berhak memberikan sanksi administratif dengan sanksi paling berat berupa pencabutan IUP. Diharapkan dengan IUP yang berstatus CnC, perusahaan dapat produksi maksimal dan membayar PNBP. Permasalahan piutang harus segera ditagih oleh pemerintah kepada perusahaan yang bersangkutan. Untuk kedepannya pemerintah membuat kebijakan dan sistem pembayaran PNBP sebelum pengapalan mineral dan batubara sehingga tidak ada hutang yang dilakukan oleh perusahaan.

Diharapkan PNBP sektor pertambangan yang telah ditargetkan oleh pemerintah dapat sesuai dengan realisasinya. Pemerintah harus tegas dalam melakukan pengawasan dan penegakan peraturan/hukum yang berlaku. Kontribusi PNBP sektor pertambangan merupakan hal yang penting dalam pembangunan Indonesia.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

tambang-batu-andesit-di-Melawimining-boom-image