Perpanjangan Kontrak PT Freeport Indonesia

Home / Uncategorized / Perpanjangan Kontrak PT Freeport Indonesia

Perpanjangan Kontrak PT Freeport Indonesia

by

Hermas Puntodewo

Sejarah Singkat PT Freeport Indonesia

1967

  • UU no. 1 thn 1967 tentang Penanaman Modal Asing
  • UU no. 37 thn 1967 tentang Ketentuan pokok Pertambangan
  • Kontrak Karya Pertama : Freeport (1967), INCO (1968)
  • Wilayah KK I berada pada pegunungan ertsberg dengan luas wilayah 10.000 hektar
  • Perjanjian tersebut berlaku selama 30 tahun sejak mulai operasi pada tahun 1973

1988

  • Freeport menemukan cadangan baru di pegunungan Grasberg.
  • Freeport mengusahan perjanjian baru, karena investasi yang dilakukan untuk operasi Grasberg sangat besar.

1991

  • Disetujuinya perjanjian baru yakni Kontrak Karya II Freeport
  • Berlaku 30 tahun + perpanjangan 2 x 10 tahun (maksimal sampai tahun 2041).
  • Setelah KK-II sah, luas wilayah Kontrak Karya Freeport mencapai 2,6 juta hektar.

1991 – sekarang

  • Pemerintah mengeluarkan banyak perundang-undangan yang banyak mempengaruhi kegiatan pertambangan.
  • Dikeluarkannya UU no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara menggantikan UU no. 37 tahun 1967.
  • Namun demikian, peraturan yang dikeluarkan tersebut tidak berlaku pada freeport. Karena pemerintah Indonesia terikat dengan perjanjian kontrak karya. Sehingga yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah renegosiasi.

Kondisi PT. Freeport Saat Ini

Di bawah ini adalah data kondisi yaitu luas wilayah, investasi, cadangan terbukti, penerimaan negara, kegiatan processing, dan divestasi PT. Freeport Indonesia (PTFI). Informasi dibawah ini didapat dari website PTFI (ptfi.co.id) dan terakhir diperbaharui sekitar 2 tahun lalu. Data dibawah adalah hasil dari beberapa renegosiasi yang telah disepakati PT. Freeport Indonesia dan negara Indonesia.

1

2

Berikut adalah kutipan berita yang menyebutkan bahwa royalti emas freeport yang semula 1% (2013) menjadi 3,75% (Juli 2014).

3

Berikut ini adalah berita dari inilah.com, berita ini menyebutkan bahwa PT Antam Tbk menyatakan siap membeli saham PTFI.

4

Kondisi saat ini, menurut PP 77 tahun 2014 pasal 112B ayat 2 menyatakan perpanjangan kontrak karya harus diajukan dalam jangka waktu 2 tahun sampai 6 bulan sebelum kontrak tersebut habis. Namun, ada wacana bahwa pemerintah akan mengubah peraturan tersebut sehingga PTFI dapat lebih awal memperpanjang kontraknya. Berikut adalah kutipan PP 77 tahun 2014 dan berita dari sinarharapan.com

5

6

Pilihan perpanjangan kontrak dan Analisisnya

Untuk menyikapi keberlanjutan kontrak PTFI, penulis merasa ada 3 pilihan yang memungkinkan :

  • Kontrak PTFI tidak diperpanjang
  • Perpanjang Kontrak Freeport dengan IUPK
  • Perpanjang Kontrak Freeport dengan Re-negosiasi

Kami menganalisis ketiga opsi tersebut dengan membandingkan kelebihan dan kekurangan ketiga opsi tersebut.

Kelebihan Opsi 1 :

  • Cadangan di wilayah PT. Freeport Indonesia seluruhnya menjadi milik Indonesia, jikapun tidak ditambang, cadangan tersebut masuk kedalam wilayah pencadangan nasional dan akan menjadi konservasi. (Dengan harapan suatu saat Indonesia dapat mengoperasikan wilayah PTFI)
  • Pemerintah terlatih mengelolah perusahaan besar (jika tidak dilakukan kita hanya akan bergantung pada orang negeri lain dan hanya mendapatkan keuntungan dari pajak)

Kekurangan Opsi 1 :

  • Harus ambil semua saham PTFI (jumlahnya sangat besar)
  • Bisa dikecam dunia internasional, karena PTFI menjadi pemasok utama konsentrat tembaga ke berbagai negara
  • Mental Indonesia belum menggunakan sda untuk kepentingan rakyat
  • Sdm belum mampu
  • Dana belum ada
  • Pekerja-pekerja lokal di PTFI akan di PHK semua
  • Kota dan desa disekitar PTFI terancam akan terpuruk kembali
  • Kehilangan pajak dan penerimaan negara dari PTFI (jumlahnya cukup besar)
  • Indonesia belum mempunyai cukup teknologi untuk mengoperasikan block caving yg ada di Freeport (teknologi yg digunakan oleh freeport membutuhkan biaya mahal via jasa kontraktor)

Kelebihan Opsi 2 :

  • Indonesia dapat meminta lebih, dari pihak PTFI karena kedudukan pemerintah akan lebih tinggi dari perusahaan
  • Indonesia punya hak lebih, contohnya yaitu dapat menetapkan peraturan tambahan di kemudian hari
  • Kondisi PTFI terdesak, sehingga kemungkinan besar PTFI akan menerima ketentuan-ketentuan dari IUPK
  • Pemerintah akan tetap mendapat pajak dan royalti
  • Indonesia memiliki kesempatan untuk mengabil alih PTFI secara perlahan dengan sebelumnya mempelajari teknologi dan mengumpulkan modal
  • Indonesia akan tetap mendapat pasokan konsentrat tembaga, yang kemudian dapat diolah didalam negeri

Kekurangan Opsi :

  • Pemerintah dirasa belum bisa mengawasi izin-izin yang diberikan
  • IUPK akan mengatur PTFI layaknya perusahaan lain, dan bahkan perusahaan kecil. Oleh karena itu ada kemungkinan ketidaksesuaian pertaturan yang akan diberlakukan

Kelebihan Opsi 3 :

  • Peraturan yang diterapkan lebih flexibel

Kekurangan Opsi 3 :

  • Posisi pemerintah dan PTFI masih akan tetap sejajar.
  • PTFI tetap bisa menolak renegosiasi di kemudian hari
  • Menimbulkan kesan pemerintah yg membutuhkan PTFI

Kesimpulan

Pemerintah Indonesia disarankan untuk memperpanjang kontrak PT. Freeport Indonesia dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Dengan catatan, pemerintah mempertimbangkan luas wilayah yang akan diberikan nanti kepada PTFI. Lalu pemerintah juga harus dapat mengawasi PTFI agar selalu mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian pemerintah harus mengembangkan usaha hilir dari tembaga dan emas. Seperti yang kita ketahui bahwa pertambangan adalah sektor tak terbarukan sehingga tidak bisa selalu diandalkan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sektor-sektor hilir. Dalam kasus ini, pemerintah harus berusaha mengembangkan industri hilir emas dan tembaga dengan menghidupkan industri smelting tembaga dan emas. Dan bahkan industri-industri turunannya seperti industri pembuatan kabel tembaga, dll. Sehingga nilai tambah yang didapatkan negara Indonesia lebih maksimal.

Recent Posts
Showing 2 comments
  • 12110049
    Reply

    Pertama, apresiasi dulu buat divisi keprofesian HMT yang sudah mengkaji isu hangat pertambangan indonesia dengan baik. Cuma mau memberi saran saja :
    1. Kalau mau memberi rekomendasi sebaiknya didukung dengan data-data kuantitatif yang valid dan sudah memperhitungkan berbagai aspek

    2. Karena masih kualitatif, klaim divisi keprofesian saya rasa jadi subyektif (contoh: klaim “SDM belum mampu”. Apakah sudah ada kajiannya? Berapa sih SDM PTFI yang merupakan warga negara Indonesia? Belum mampu dari segi teknis atau segi apa? Begitu pula dengan klaim yang lain).

    3. Ada baiknya kajian ini berakhir pada analisis tiap skenario. Jadi HMT hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan, tanpa mengeluarkan statement. Mengapa? Karena kita harus berhati-hati memberikan pernyataan di media sosial.

    Terima kasih. Semoga divisi keprofesian bisa terus mengembangkan dan meningkatkan minat anggota HMT dalam mewujudkan tujuan HMT yang kedua. Majulah pertambangan demi pembangunan! HMT! HMT! HMT!

  • Panjul
    Reply

    Mantap. Lanjutkan bos.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

afeatured