UU Minerba Tahun 2014

Home / Dunia Tambang / UU Minerba Tahun 2014

UU Minerba Tahun 2014

Seperti yang kita ketahui, UU minerba tahun 2014 melarang perusahaan tambang mengekspor barang mentah. Barang harus diolah terlebih dahulu untuk menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Tujuannya agar barang mendapat nilai tambah. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014. Peraturan itu merupakan tindaklanjut dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. PP Nomor 1 Tahun 2014 itu akan diikuti oleh Peraturan Menteri  ESDM, Peraturan Menteri Perindustrian dan Peraturan Menteri Keuangan untuk hal-hal operasional di lapangan. Jelas tujuan dari dibentuknya UU ini adalah untuk kebaikan negara kita sendiri, yaitu agar memperoleh devisa negara yang lebih besar. Namun sepertinya UU ini layaknya senjata makan tuan. Banyak kerugian yang diderita negara setelah diberlakukannya UU tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia pada Januari 2014 mengalami penurunan sebesar 14,63 persen jika dibandingkan Desember 2013. Penurunan ekspor ini disebabkan karena diberlakukannya Undang-Undang Minerba per 12 Januari 2014. BPS mencatat nilai ekspor Indonesia pada Januari 2014 mencapai US$14,48 miliar atau mengalami penurunan 14,63 persen dibandingkan Desember 2013 yang mencapai US$16,97 miliar. Dampak UU Minerba terhadap kinerja ekspor bisa dilihat pada ekspor bijih, kerak dan abu logam yang mengalami penurunan sebesar US$685,2 juta atau 70,13 persen. Dikutip dari industri.bisnis.com, Setelah mengalami kerugian lebih dari US$1,4 miliar pada kuartal I/2014 akibat larangan ekspor mineral mentah, pemerintah memperingatkan kerugian belum berhenti dan bisa mencapai titik lebih rendah dalam beberapa bulan ke depan.

Wamen Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengungkapkan akumulasi dari tekanan ekspor akibat UU Minerba akan terus berlanjut. Menurut perhitungan Kemendag, potensi kerugian negara akibat larangan ekspor ore bahkan akan menyentuh kisaran US$5,5 miliar-US$6 miliar hingga akhir tahun ini. Adapun penurunan ekspor ini disinyalir akan terus berlangsung sampai beberapa tahun kedepan.  Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengungkapkan, akan ada dampak sedikit pengurangan angka ekspor selama satu sampai dengan 1,5 tahun pasca penetapan UU Minerba. Namun hal tersebut penting untuk segera dilakukan agar barang tambang mineral mentah dapat ditingkatkan nilainya dengan hilirisasi. Kita memang harus berani menagmbil resiko untuk merugi 1-2 tahun untuk memajukan hilirisasi tambang kita. Apabila hilirisasi tambang bagus, maka kita bisa menjadi negara yang mandiri. Tentunya didukung pula oleh industri manufaktur dan lainnya.

Masalah yang ditimbulkan tidak hanya datang dari dalam negeri saja, namun Indonesia harus bersiap menghadapi protes Jepang kepada organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO) terkait aturan pelarangan ekspor bahan mineral mentah atau ore. Pelarangan ekspor bahan mineral mentah ini memang menjadi masalah besar bagi Jepang karena selama ini pasokan ore Jepang, terutama untuk nikel banyak berasal dari Indonesia. Namun pemerintah Indonesia tidak gentar dengan ancaman tersebut dan tetap memegang teguh Undang-Undang yang telah diberlakukan.

Bisa kita nilai sendiri bahwa banyak negara yang bergantung dengan komoditi barang tambang di Indonesia. Apabila negara bisa mengelolanya dengan baik maka pertambanagn kita bisa menjadi kekuatan yang bisa diandalkan. Semoga kita bisa melalui masa-masa sulit ini dengan harapan pertambangan dan negara kita bisa menjadi lebih baik lagi kedepannya.


majulah pertambangan demi pembangunan

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Articare 6 - GMP #5 Des 2014