September 9, 2019

PT Bumi Suksesindo, Contoh Perusahaan Pertambangan yang Mendapatkan Perlakuan Khusus oleh Pemerintah

PT Bumi Suksesindo (BSI) merupakan perusahaan pertambangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012 BSI telah  memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi  (IUP OP) seluas 4.998 ha. Terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dengan kegiatan utama saat ini terfokus pada unit bisnis produksi emas dan tembaga di Tujuh Bukit Operation atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tumpang Pitu. Kualitas sumber daya mineral pada Tujuh Bukit Operation diakui negara sebagai aset dengan nilai sangat strategis. BSI kemudian ditetapkan sebagai Obyek Vital Nasional (Obvitnas) pada tanggal 26 Februari 2016.

Aset Tumpang Pitu berdasarkan standar Joint Ore Reserve Committe (JORC), memiliki kualitas aset: Estimasi 99 juta ton bijih dengan kandungan rata-rata 0,8 gram emas/ton bijih dan 25 gram perak/ton bijih; 794 juta gram cadangan emas dan 862 miliar gram cadangan tembaga pada lapisan porfiri; 70 juta gram cadangan emas dan 2,2 miliar gram cadangan perak pada lapisan oksidasi; Kapasitas produksi 2,8 juta gram emas dan 136 juta gram perak pertahun. James Francis, General Manager Operations, PT Bumi Suksesindo (BSI), operator tambang emas Tumpang Pitu, mengatakan, tidak hanya emas dan perak, di Tumpang Pitu juga terdapat tembaga.Cadangan deposit tembaga diperkirakan setara dengan cadangan deposit batu hijau di Newmont.

PT BSI memulai produksi penambangan bijih perdana pada Desember 2016. Di tahun yang sama, BSI ditetapkan sebagai Obyek Vital Nasional (Obvitnas) karena mengelola sumber daya mineral Tumpang Pitu yang merupakan aset strategis negara. PT BSI mengklaim proses produksi menggunakan metode yang ramah lingkungan, dengan heap leach atau pelindihan.

Pemkab Banyuwangi merupakan salah satu pemegang saham terbesar di tambang Tumpang Pitu. Kepemilikan saham tersebut melalui PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), induk usaha dari PT BSI. Pemkab Banyuwangi memiliki saham 6,4% di PT Merdeka Copper Gold Tbk, pemilik 99% saham PT BSI. Saham Pemkab Banyuwangi yang hanya senilai Rp 22 miliar, kini meningkat menjadi Rp 400 miliar. Direktur PT BSI Boyke Abidin menjelaskan, kepemilikan saham oleh Pemkab Banyuwangi tersebut akan memberikan keuntungan yang besar bagi masyarakat Banyuwangi. Bukan hanya nilai saham yang terus meningkat, sebagai pemegang saham pemkab Banyuwangi ikut mendorong lahirnya berbagai program CSR yang menguntungkan masyarakat. “Secara finansial, kontribusi tambang Banyuwangi juga terus meningkat sejalan dengan aktivitas penambangan dan produksi yang bertambah.”

Namun, pada tahun 2016, Kawasan Wisata Pantai Pulau Merah di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi kembali dilandar banjir lumpur setelah diguyur hujan. Menurut keterangan warga yang dihimpun JATAM, Kawasan Wisata Pantai Pulau Merah dilanda banjir sudah pernah terjadi sebelumnya. Sebagaimana yang diinformasikan, banjir lumpur yang terjadi di Kawasan Wisata Pantai andalan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini, disebabkan oleh aktifitas pertambangan PT. Bumi Suksesindo (BSI), perusahaan tambang milik pengusaha Sandiaga Uno, Boy Thohir dan Soeryadjaya. Dugaan ini diperkuat oleh setidaknya tiga pernyataan Pemerintah Kabupaten banyuwangi, yakni Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Banyuwangi, Chusnul Khotimah (Kompas.com, 18/8/2016), Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan (Disperindagtam) Banyuwangi, Hary Cahyo Purnomo (kbr.id, 20/08/2016) dan Bupati Banyuwangi, Abdulah Azwar Anas (Kompas.com, 22/08/2016) yang substansinya (hampir) sama, yakni terkait aktifitas pengerukan pihak perusahaan di Bukit Tumpang Pitu.

PT BSI ini merupakan satu diantara sekian banyak perusahaan tambang di Indonesia yang mendapat perlakukan istimewa oleh pemerintah. Keistimewaan ini setidaknya bisa dilihat dari beberapa fakta berikut:

1) Alih fungsi Hutan Lindung

Berdasarkan dokumen IUP Operasi Produksi yang diterbitkan Bupati Banyuwangi, Abdulah Azwar Anas, total luas konsensi tambang PT BSI sebesar 4.998 hektar. Dari total luas tersebut, sebanyak 1.942 hektar merupakan kawasan Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu. Amanat Undang-Undang Kehutanan No 41 Tahun 1999, yang salah satu poinnya melarang adanya pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung ‘kalah’ dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan (saat itu) dengan No. 826/MENHUT-II/2013, yang ‘menurunkan’ status Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu menjadi Hutan Produksi. Penurunan sebagian status Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu itu berdasarkan usulan Bupati Banyuwangi melalui surat No. 522/635/429/108/2012 dengan luas usulan sebanyak 9.743,28 hektar. Meski Zulkifli Hasan tidak mengabulkan usulan jumlah luasan penurunan hutan lindung itu, penurunan status hutan ini merupakan bentuk nyata bagaimana Negara memberikan keistimewaan kepada pihak korporasi tambang, lalu, mengabaikan keselamatan rakyat, alam dan lingkungan. Padahal, Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu sangat penting keberadannya bagi para petani, nelayan, dan (pelaku) pariwisata. Dengan adanya aktifitas pertambangan di Gunung Tumpang Pitu, maka, dampak langsung akan dirasakan empat kampung nelayan, yakni Kampung Nelayan Muncar, Grajagan, Lampon dan Rajegwesi.

2) Mengabaikan Keselamatan Rakyat

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan Provinsi Jawa Timur sebetulnya telah menetapkan wilayah selatan Jawa, termasuk Jawa Timur sebagai kawasan rawan bencana tsunami. Sejarah mencatat, pada 3 Juni 1994 yang lalu, kawasan Tumpang Pitu dan sekitarnya pernah luluh-lantah akibat diterjang tsunami. Dengan adanya pembongkaran gunung melalui aktifitas pertambangan emas PT BSI, selain berpotensi merusak keseimbangan ekosistem kawasan, juga sebagai tindakan kontradiktif Negara terhadap upaya menurunkan resiko bencana di Indonesia.

3) Objek Vital Nasional

Kawasan Tumpang Pitu telah ditetapkan menjadi kawasan objek vital nasional. Hal ini tertuang dalam SK Menteri Energi Sumber Daya Mineral dengan Nomor SK Menteri KESDM No 631 k/30/MEM/2016 . Penetapan ini patut diduga sebagi upaya sitematis Negara untuk melegitimasi aparat keamanan dalam meredam aksi penolakan aktifitas pertambangan PT BSI.

Berangkat dari beberapa hal yang telah diuraikan di atas, pemerintah didesak dan dituntut untuk:

1. Mendesak dan menuntut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar mengembalikan fungsi Tumpang Pitu sebagai Hutan Lindung, tempat penyangga kehidupan petani, nelayan dan (pelaku) pariwisata di Banyuwangi.

2. Mendesak dan menuntut Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, untuk mencabut Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan PT BSI yang telah menjarah dan menghancurkan Kawasan Gunung Tumpang Pitu, berikut mematikan sumber penghidupan petani, nelayan dan (pelaku) pariwisata di Banyuwangi.

3. Mendesak dan menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut dugaan adanya praktik koruptif atas penurunan statusan kawasan Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu menjadi Kawasan Hutan Produksi.

4. Mendesak dan menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut dugaan korupsi atas penerbitan IUP Operasi Produksi oleh Bupati Banyuwangi kepada PT BSI. Sejauh ini, terdapat Lima organisasi membuat membuat petisi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menutup tambang emas di hutan lindung Tumpang Pitu yang berada di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Dalam waktu 20 menit setelah dibuat, petisi tersebut sudah ditandatangani sekitar 200 orang. Petisi tersebut dibuat oleh gabungan Banyuwangi Forum ForEnvironmental Learning (BaFFEL), Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Pusat Studi Hukum HAM Fakuktas Hukum Unair, Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Korda Jawa Timur, dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).

SHARE:
Divisi Keprofesian 0 Replies to “PT Bumi Suksesindo, Contoh Perusahaan Pertambangan yang Mendapatkan Perlakuan Khusus oleh Pemerintah”