October 12, 2019

Revisi UU Minerba

Tak terasa sudah 10 tahun lebih semenjak UU No.4 Tahun 2009 resmi dikeluarkan. Desas desus akan adanya sebuah perubahan telah nampak dipermukaan. Akankah masih bisa bertahan? Atau perlu diubah demi kebaikan?

Kilas Info

Berdasarkan keterangan ketua komisi VII DPR RI (Gus Irawan Pasaribu), revisi UU minerba merupakan inisiatif DPR yang sudah dibahas sejak 2017 dan ditetapkan menjadi draft pada 10 April 2018 lalu. Kemudian pada 5 Juni 2018, presiden mengirim surat ke DPR dan menunjuk lima kementrian untuk mewakili pemerintah membahas UU Minerba, antara lain kementrian perindustrian, kementrian ESDM, kementrian keuangan, kementrian dalam negeri, dan kementrian hukum dan hak asasi manusia. Pada saat ini pembahasan RUU minerba belum mencapai tahap finalisasi dan baru penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM.

Apa itu DIM?

DIM atau daftar inventarisasi masalah adalah penyusunan butir-butir yang terkait dengan rancangan undang-undang (RUU). Jika suatu RUU adalah inisiatif atau usulan Pemerintah, maka DPR menyiapkan DIM-nya untuk tiap pasal yang diajukan. Penyusunan DIM sangat tergantung pada kebijakan fraksi. DIM umumnya disusun oleh tenaga ahli fraksi namun bisa juga melibatkan Tenaga Ahli Anggota dalam penyusunannya. Adapun jika suatu RUU adalah inisiatif, dari DPR maka yang bertugas menyusun DIM adalah Pemerintah bukan dari pihak DPR.

Apa Saja DIM RUU Minerba?

  • DIM Usulan Pemerintah:
    • Penyelesaian permasalahan antar sektor
    • Penguatan konsep wilayah pertambangan
    • Meningkatkan pemanfaatan batubara sebagai sumber energi nasional
    • Memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah minerba
    • Mendorong peningkatan eksplorasi untuk meningkatkan penemuan deposit minerba
    • Pengaturan khusus tentang Izin Pengusahaan Batuan
  • DIM Usulan Pemerintah dan DPR:
    • Mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
    • Tersedianya rencana pertambangan minerba
    • Penguatan peran pemerintah pusat dalam bimbingan dan pengawasan kepada pemerintah daerah
    • Pemberian insentif kepada pihak yang membangun smelter dan PLTU Mulut Tambang
    • Penguatan peran BUMN
    • Perubahan KK/PKP2B menjadi IUPK dalam rangka kelanjutan operasi

Pembahasan Tiap DIM

  • Penyelesaian Permasalahan Antar Sektor

Saat ini masih terdapat dualisme perizinan dalam kegiatan pertambangan seperti halnya dalam keterdapatan dua pokok perizinan yang serupa untuk fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yang diajukan ke Kementrian ESDM dan Izin Usaha Industri (IUI) yang diajukan ke Kementrian Perindustrian. Untuk itu harapannya dapat diperjelas dan diberikan batasan yang tegas mengenai kebijakan antar sektor kedepannya.

  • Penguatan Konsep Wilayah Pertambangan

Di dalam UU No.4 tahun 2009 belum memiliki kejelasan tersendiri mengenai bentukan Wilayah Pertambangan (WP) seperti apakah wilayah darat, wilayah laut,, atau wilayah udara. Saran dari hasil kajian adalah penguatan konsepsi Wilayah Pertambangan itu sendiri mungkin dari penjabaran definisi sehingga akan menghasilkan jaminan hukum yang jelas bagi kegiatan pertambangan.

  • Meningkatkan Pemanfaatan Batubara Sebagai Sumber Energi Nasional

Memang benar bahwasannya sebagian besar hasil produksi batubara di Indonesia lebih banyak diekspor daripada dijual di pasar lokal atau Domesti Market Obligation (DMO). Oleh karena itu alangkah lebih baik jika pasar batubara di Indonesia dikuasai oleh BUMN dan digunakan untuk pembangunan mandiri. Namun pemerintah juga harus tetap bijak dalam penggunaan energi fossil dan pengembangan (EBT). Negara-negara besar di Eropa juga berlomba mengembangkan EBT dan menargetkan di tahun 2050 penggunaan sumber energi fossil dikurangi menjadi total hanya 40%.

  • Memperkuat Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Minerba

Di Indonesia ini khususnya sektor mineral dan batubara memiliki kelemahan dalam penjualan produk hilir dan industri pengolahannya. Hal ini dapat disebabkan karena keterbatasan mesin pengolahan dan sumber dana walaupun sudah diatur dalam UU No. Tahun 2009 mengenai kewajiban setiap pemegang IUP/IUPK untuk meningkatkan nilai tambah minerba. Untuk itu Pemerintah dapat membuat kebijakan yang mampu menarik minat investor dalam berinvestasi dan mengembangkan industri hilirisasi sehingga Indonesia mampu menjual olahan produk dari hasil bahan galian tambang. Tentu saja hal ini dapat meningkatkan pendapatan negara.

  • Mendorong Peningkatan Eksplorasi untuk Meningkatkan Penemuan Deposit MInerba

Kurangnya pengembangan eksplorasi lanjutan oleh pemegang IUP/IUPK sehingga keberlanjutan data eksplorasi akan terbatas dan tentu saja data deposit minerba tidak akan berkembang di Indonesia. Mungkin pemerintah dapat membuat kebijakan yang mewajibkan pemegang IUP/IUPK untuk melakukan eksplorasi lanjutan untuk pengkayaan data deposit minerba. Pemerintah juga dapat meningkatkan anggaran nasional untuk kegiatan eksplorasi dalam rangka menemukan deposit baru.

  • Pengaturan Khusus tentang Izin Pengusahaan Batuan

Untuk saat ini penggunaan bahan galian tambang batuan sangat meningkat pesat diiringi meningkatknya sektor pembangunan di Indonesia. Kebutuhan semen, batuan konstruksi (pengecoran), dan lainnya terus meningkat setiap tahunnya. Dalam UU No.4 Tahun 2009, Izin Usahan Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) batuan hanya diberikan jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali 5 tahun dengan batasan luas wilayah produksi maksimal 10000 hektare. Keberadaan keluhan mengenai kekurangna pasokan bahan baku batuan mungkin dapat diatasi dengan pembuatan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi bahan tambang batuan tentu saja dengan menaati kaidah Good Mining Practice dalam pelaksanaankegiatan pertambangannya.

  • Mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Implikasi UU No.23 Tahun 2004 kepada UU No.4 Tahun 2009 adalah penghapusan kewenangan dan keberadaan sub sektor minerba yang berada di tingkat Bupati/walikota. Selanjutnya sub sektor minerba akan langsung diserahkan ke tingkat Provinsi yaitu Gubernur. Tentu saja hal ini sangat baik berkaitan dengan kecurangan-kecurangan ataupun pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan oleh oknum-oknum Bupati/walikota yang telah ada. Namun pemerintah pusat juga tetap harus tegas dan patuh hukum dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur nantinya.

  • Tersedianya Rencana Pertambangan Minerba

Mungkin disini Pemerintah akan lebih memperjelas dan memperkuat kembali mengenai konsepsi ataupun sisi keteknisan dalam melakukan kegiatan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara itu sendiri. Hal yang demikian tentu saja bermanfaat untuk memberikan sebuah standar hukum yang jelas dan tegas dalam memberikan jaminan melaksanakan kegiatan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.

  • Penguatan Peran Pemerintah Pusat dalam Bimbingan dan Pengawasan Kepada Pemerintah Daerah

Dalam keberjalannya Pemerintah daerah kurang tegas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang IUP/IUR yang berada di wilayahnya. Terbukti dengan adanya permasalahan kerusakan lingkungan yang timbul dan tidak ditindaklanjuti ataupun permasalahan lainnya. Harapannya Pemerintah Pusat dapat membuat kebijakan untuk mempertegas diri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dan memberikan sanksi apabila tidak taat hukum.

  • Pemberian Insentif kepada Pihak yang Membangun Smelter dan PLTU Mulut Tambang

Hal ini tentu saja dinilai baik untuk mengundang investor asing ataupun manajemen perusahaan untuk membangun smelter sebagai upaya memberikan nilai tambah minerba berupa produk jadi ataupun setengah jadi. Di sisi lain pembangunan PLTU Mulut Tambang dapat mengantisipasi kekurangan pasokan minyak untuk pembangkit listrik. Dengan bertambahnya kebutuhan pasokan listrik tentu saja negara harus siap memenuhinya. Namun kebijakan yang akan dibuat haruslah tidak merugikan negara dan tidak memiliki celah untuk disalahgunakan oleh oknum lain.

  • Penguatan Peran BUMN

Semakin meningkatnya kemampuan BUMN di bidang pertambangan haruslah didukung oleh Pemerintah. Seperti halnya divestasi saham. Sudah sewajarnya bahwa negara melalui BUMN menguasai sumber dayanya sendiri dan negara asing dapat berperan sebagai kontraktor. Untuk itu Pemerintah harus mampu mendukung BUMN dalam menciptakan kemakmuran rakyat Indonesia yang sebesar-besarnya.

  • Perubahan KK/PKP2B Menjadi IUPK dalam Rangka Kelanjutan Operasi

Salah satu contoh ketidakpastian hukum terjadi pada kasus PT. Tanito Harum yang gagal diperpanjang. Hal ini tentu saja membuat kekhawatiran bagi pemegang PKP2B dan KK yang akan berakhir di tahun mendatang. Dalam hal ini Pemerintah harus mampu memberikan kepastian hukum dan kepastian perpanjangan kontrak bagi para pemegang PKP2B/KK namun tetap mempertimbangkan peningkatan penerimaan negara. Jika masalah ini tidak kunjung selesai maka investor akan ragu untuk menanam modal di sektor pertambangan Indonesia.

Sumber bacaan:

UU No.4 Tahun 2009
UU No.23 Tahun 2014
Putusan Mahkamah Konstitusi
www.kompas.com
www.cnnindonesia.com
www.cnbcindonesia.com
katadata.co.id

SHARE:
Divisi Kajian, Uncategorized 0 Replies to “Revisi UU Minerba”