September 9, 2019

Sektor Tambang, Penyelamat Devisa Negara di Tahun Politik

Tahun 2019 merupakan tahun politik bagi Indonesia karena akan diselenggaranya pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 April 2019. Banyak sekali dampak yang dapat timbul diberbagai sektor, dengan salah satu dampaknya akan berpengaruh terhadap realisasi investasi atau penanaman modal di Indonesia.

Pemilu dan Pilpres 2019 membuat makin banyak pengusaha yang menunggu alias wait and see. Padahal pada tahun lalu pengusaha sudah menunda investasi karena perekonomian yang tertekan. Siklus pertumbuhan investasi selalu melambat pada tahun politik karena pengusaha cenderung menunda berinvestasi.

Mereka menunggu hasil Pemilu keluar karena akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam 5 tahun mendatang, termasuk dari sisi bisnis dan kegiatan ekonomi lainnya. “Bila dilihat dari siklus 20 tahun terakhir sudah pasti tiap memasuki tahun pemilu akan ada slowdown, akan terjadi perlambatan domestik maupun internasional. Ini adalah hal yang lumrah dan wajar,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong di Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Menurut data BKPM, realisasi investasi pada tahun 2014 hanya tumbuh 16,18 persenyear on year (yoy). Pada saat pemilu 2009, investasi malah turun 12,28 persen dari setahun sebelumnya. Menurut data BKPM, realisasi investasi pada tahun 2014 hanya tumbuh 16,18 persen year on year (yoy). Angka ini merupakan pertumbuhan terendah sejak tahun 2010. Peneliti Institute for Development Economic and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, menaksir realisasi pertumbuhan investasi pada tahun 2019 akan melambat di kisaran 10 persen-11 persen (yoy). Para investor diperkirakan makin banyak wait and see, terutama di sektor industri manufaktur dan pertambangan.Sebab dua sektor ini sangat sensitif terhadap regulasi yang akan dikeluarkan oleh pemenang Pilpres. “Pengusaha selalu khawatir, hasil Pilpres mengubah regulasi yang ada. Jadi ketidakpastian aturan ini yang dihindari investor,” kata Bhima.

Namun kondisi politik nasional diyakini banyak pihak tak banyak berpengaruh terhadap perekonomian nasional dan sektor industri. Termasuk industri pertambangan mineral dan batubara (minerba). Alasannya, pemerintah sudah memiliki road map kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan beragam sektor penopang perekonomian nasional. Meski demikian, ada hal yang perlu diperhatikan yakni konsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan di sektor pertambangan minerba. “Itu penting agar target pemerintah mendapat tambahan devisa dari sektor minerba tercapai,” tegas Direktur Centre For Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus), Budi Santoso.

Kebijakan pemerintah di sektor pertambangan minerba kini menjadi sorotan banyak pihak. Sebab, selain untuk menutup defisit neraca perdagangan dari hasil ekspornya, sektor minerba dinilai penting karena sektor ini potensial untuk menarik investasi baru. Hasil survei dari Fraser Institute menunjukkan bahwa Indonesia memiliki cadangan sumber daya mineral yang besar. Sayangnya, potensi yang besar tersebut tidak dimbangi dengan aliran investasi yang juga besar untuk kegiatan eksplorasi. Masih banyak kendala yang dihadapi untuk mengoptimalkan potensi besar mineral dan batubara. Tidak hanya dari sisi hilir, tetapi juga dari sisi hulu. Kegiatan eksplorasi menurun usai diterbitkannya regulasi yang melarang ekspor mineral dalam bentuk mentah pada 2014 silam, meskipun kemudian ada revisi terhadap peraturan tersebut pada 2017. Pada periode 2006 hingga 2014, Indonesia hanya menerima 2,5% dari total investasi global di sektor mineral dan batubara. Sementara pada periode 2015 hingga 2017, Indonesia hanya kebagian porsi investasi hanya 1%. Sangat kecil jika melihat potensi mineral Indonesia yang demikian besar.           Eksplorasi merupakan faktor yang paling fundamental di industri pertambangan. Sebab, tidak akan ada kegiatan penambangan tanpa ada kegiatan eksplorasi. Agar investor tertarik melakukan investasi dan mengembangkan bisnis tambang di Indonesia, pemerintah seharusnya berbagi risiko dengan memberikan data eksplorasi yang baik, murah dan mudah diakses. “Tanpa eksplorasi tentu tidak akan menemukan cadangan-cadangan baru. Namun yang perlu diperhatikan, kegiatan eksplorasi perlu melibatkan masyarakat. Karena itu penting dari aspek sustainability income dan operasional,” tutur Arif Budimanta.

Industri minerba dihadapkan pada situasi dilematis. Di satu sisi harus memenuhi kewajiban membangun smelter untuk meningkatkan nilai jual produk dari sumber daya alam Indonesia dalam rangka menambah pemasukan negara. Di sisi lain, momentum kenaikan harga minerba di pasar dunia harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan dalam rangka peningkatan investasi di masa depan.

Kendala lain yang dihadapi oleh industri minerba yakni infrastruktur pendukung pembangunan smelter yang tidak memadai. Seperti listrik, kereta api, jalan dan pelabuhan untuk mendukung fasilitas pengolahan hilir di banyak wilayah. Alhasil, industri minerba perlu mengeluarkan dana lebih untuk membangun infrastruktur pendukung, yang terkadang di beberapa wilayah tidak layak secara keekonomian.

“Konsep hilirisasi yang selama ini diterapkan pemerintah menurut saya kurang pas dari aspek bisnis,” tegas Budi Santoso. Alasannya, banyak pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan area penambangan yang tidak besar kesulitan untuk membangun smelter karena kekurangan dana untuk melakukan investasi pembangunan smelter.Seharusnya, kata Budi, pemerintah melakukan identifikasi berapa besar kebutuhan produk mineral di dalam negeri, juga berapa besar potensi ekspornya. Sehingga, pembangunan smelter akan lebih efisien. “Jangan seperti petani kapas lalu diwajibkan membangun pabrik kain. Ini tentu tidak memberikan dampak positif bagi pemerintah maupun industri,” ungkap Budi.

Selain itu, perlu ada kebijakan yang mendorong kolaborasi antara industri pertambangan dengan industri yang menbutuhkan produk-produk pertambangan sebagai bahan baku. Misalnya, mensinergikan pertambangan bijih besi dengan perusahaan produsen baja. Sehingga proses hilirisasi memberikan nilai tambah bagi semua pihak. “Hilirisasi jangan hanya berhenti sampai pada smelter, tapi juga produk akhir. Itu akan memberikan nilai tambah yang lebih besar lagi,” paparnya. Untuk menutup defisit neraca pedagangan dan meningkatkan devisa negara, dalam jangka pendek, kebijakan membuka keran ekspor produk mentah minerba dinilai cocok. “Sembari melakukan penataan kembali kebijakan dan yang paling penting masalah tumpang tindih lahan harus diperhatikan. Pemerintah harus turun tangan terkait permasalahan yang dihadapi industri, jangan industri diminta selesaikan sendiri,” paparnya. Budi juga menyoroti kebijakan relaksasi ekspor yang diterapkan pemerintah. Sebab di satu sisi bisa meningkatkan ekspor minerba, namun di sisi lain membuat industri yang sudah mengembangkan smelter menghadapi masalah baru.

Meskipun kebijakan mengembangkan sektor hilir memiliki niat baik agar bernilai tambah bagi negara, namun waktunya dinilai tidak tepat. Sebab permintaan global saat ini untuk beberapa produk mineral cukup tinggi. Dampak dari peraturan hilirisasi itu, beberapa penambangan mineral berskala kecil telah menghentikan operasi. Sementara, beberapa perusahaan tambang skala besar mengurangi kegiatan produksi. Hal ini tidak hanya berdampak pada penambang itu sendiri, tetapi memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan ekspor, pajak, dan royalti, serta perkembangan ekonomi domestik. “Resources kita di sektor minerba itu sangat besar, karenanya agar pendapatan negara meningkat perlu ada kebijakan yang tepat,” tegas Budi.

Industri pertambangan sendiri berharap, pemerintah segera melakukan pembenahan yang serius di sektor pertambangan. Pembenahan yang dinilai mendesak untuk segera dilakukan yakni menyangkut masalah regulasi yang saat ini dianggap masih belum mampu memberikan kepastian secara hukum kepada para pelaku industri pertambangan.
Industri pertambangan merupakan sektor yang sangat potensial untuk mengurangi defisit neraca perdagangan karena sektor ini menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi devisa negara dan memberikan kontribusi hingga 6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Tak hanya itu, sumbangan sektor pertambangan terhadap penerimaan negara dari sektor pajak juga besar. Dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kontribusi sektor minerba terus menunjukkan tren meningkat. Dari data Kementerian ESDM, penerimaan PNBP dari sektor ini mencapai Rp29,6 triliun pada 2015. Kemudian pada 2016 menjadi Rp27,2 triliun, pada 2017 sebesar Rp40,6 triliun dan hingga November 2018 berhasil mencapai Rp41,02 triliun. Ini berarti PNBP sektor minerba pada 2018 telah melebihi target pemerintah. Menurut Ketua Umum Indonesia Mining Association (IMA), Ido Hutabarat, sejak kebijakan pelarangan ekspor produk tambang dalam bentuk mentah (ore) diterbitkan, dalam beberapa tahun terakhir, ada kecenderungan perlambatan investasi di sektor pertambangan. Namun, kalangan industri mengakui bahwa pemerintah telah memberikan angin segar bagi industri minerba dengan berupaya meningkatkan kemudahan dalam hal perizinan pertambangan.


Melalui penerbitan Permen Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, diharapkan akan semakin memudahkan investor yang ingin melakukan investasi di sektor pertambangan. Industri pertambangan berharap pemerintah konsisten melakukan reformasi kebijakan sektor pertambangan secara keseluruhan agar kebijakan kemudahan perizinan yang sudah diterbitkan tersebut berjalan optimal. Sebab, industri pertambangan menilai, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan oleh pemerintah untuk menggairahkan kembali investasi di sektor pertambangan. Misalnya, masalah kepastian hukum hingga masalah peningkatan nilai tambah melalui industri smelter. Pemerintah melalui Kementerian ESDM terus berupaya mendorong pengembangan fasilitas pemrosesan dalam negeri, dengan memberikan pungutan ekspor yang lebih rendah bagi perusahaan pertambangan yang bersedia berkomitmen untuk mengembangkan fasilitas pemrosesan atau pengolahan.

Meskipun hal ini disambut baik, namun masih diperlukan insentif lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan investor. Misalnya, memberikan insentif pajak atau insentif lain untuk bisnis yang sangat padat modal ini. Sebab, industri pertambangan minerba memerlukan investasi awal yang cukup besar dan memiliki periode pengembalian yang panjang. Pakar pertambangan Tino Ardhyanto A.R. menilai, konsistensi pemerintah juga diperlukan agar produk minerba tidak hanya sekadar sebagai komoditas perdagangan yang di ekspor. “Jangan sekadar menjadi komoditas perdagangan tetapi juga harus memberikan dampak terhadap pertumbuhan industri lainnya dalam bentuk produk hilir,” tegas mantan Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) ini. Namun, kalangan pelaku usaha khususnya calon investor masih menilai, kebijakan pertambangan minerba dan iklim investasi belum seperti yang diharapkan. Ke depan, regulasi-regulasi baru yang diterbitkan pemerintah diharapkan memberikan kepastian investor untuk memacu investasi baru dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci di sektor pertambangan dunia.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala bagi iklim investasi sektor minerba seperti ketidakpastian hukum, tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, antara Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan harus segera diatasi sehingga dapat menghadapi defisit investasi di Indonesia.



https://ekbis.sindonews.com/read/1358439/34/menaruh-asa-di-industri-pertambangan-untuk-dongkrak-devisa-1543416725

https://nasional.kontan.co.id/news/pemilu-membuat-investasi-2019-melambat

https://beritagar.id/artikel/berita/pemilu-2019-dikhawatirkan-melemahkan-realiasi-investasi

SHARE:
Divisi Keprofesian 0 Replies to “Sektor Tambang, Penyelamat Devisa Negara di Tahun Politik”